Peraturan Daerah Nomor NOMOR l TAHUN 2025 Tahun 2025
- 7 Jul 2026
- 66
- 0
- 12
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
- Status:
- Ditetapkan: 13 Agt 2025
- Diundangkan: 13 Agt 2025
Menampilkan 44 produk hukum
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
PERTANGGUNGJAWABAN PEIAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
ANTONETA vs PT Graha Seturan Persada, Dkk.
PT GORBY PUTRA UTAMA vs Nyimas Rohana dkk.
Oditur VS Firdaus Karyaman Cibro (Terdakwa)
Perkara Perceraian (Penggugat vs Tergugat)
T.E.U. Orang/Badan: RAHMIATI, SRI
Sumber: JURNAL DEMOKRASI DAN HUKUM, Vol. 5 No.3, September 2022, hlm. 77-101
T.E.U. Orang/Badan: ANDRIANI, PUTRI
Sumber: JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI, Vol. 9 No.2, Juni 2021, hlm. 112-134
T.E.U. Orang/Badan: Indonesia. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sumber: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
T.E.U. Orang/Badan: Indonesia. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sumber: https://www.lkpp.go.id/read/m/majalah-kr
Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang transparan, Pemerintah Kota Payakumbuh senantiasa berkomitmen untuk menghadirkan kemudahan akses informasi hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Tantangan dan dinamika yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan yang lebih baik.
Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ini, kami berusaha menghadirkan inovasi dan keterbukaan sebagai bentuk tanggung jawab serta pengabdian kepada masyarakat. Dengan tersedianya berbagai produk hukum daerah secara digital, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai pedoman, referensi, dan sarana edukasi hukum, demi terciptanya Kota Payakumbuh yang maju, tertib, dan berkeadilan.