Peraturan Walikota Nomor NOMOR l9 TAHUN 2026 Tahun 2026
- 28 Agt 2026
- 102
- 0
- 12
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- Status:
- Ditetapkan: 3 Agt 2026
- Diundangkan: 3 Agt 2026
Menampilkan 66 produk hukum
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
T.E.U. Orang/Badan: Muhammad Darish Alfi Putra Nurhady/ Muhammad Sahri/Syafa Tria Putri/Revani Iswanda//Najla Mutia Thaher/ /M.Yazid Al Hikam Batu Bara/adi Lubis/
Sumber: KAMPUS AKADEMIK PUBLISINGJurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)Vol.4, No.4 Agustus 2026
T.E.U. Orang/Badan: H Aditya Sanjaya/ Gunawan Widjaja
Sumber: Jurnal Tana Mana/Vol.6/2025
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH
PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT ADNAAN WD DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA PAYAKUMBUH
TATA CARA PENGGARANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALi KOTA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang transparan, Pemerintah Kota Payakumbuh senantiasa berkomitmen untuk menghadirkan kemudahan akses informasi hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Tantangan dan dinamika yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan yang lebih baik.
Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ini, kami berusaha menghadirkan inovasi dan keterbukaan sebagai bentuk tanggung jawab serta pengabdian kepada masyarakat. Dengan tersedianya berbagai produk hukum daerah secara digital, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai pedoman, referensi, dan sarana edukasi hukum, demi terciptanya Kota Payakumbuh yang maju, tertib, dan berkeadilan.